BERAU, HARAPANPOST.COM – Anggota DPRD Kabupaten Berau, Elita Herlina, mendorong pemerintah daerah untuk menekan angka Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA) dalam pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD). Menurutnya, SILPA yang tinggi mencerminkan lemahnya serapan anggaran dan perencanaan program yang belum optimal.
“Memang SILPA itu tidak bisa dihindari, kadang-kadang pasti ada. Tapi jangan besar, harus diminimalisir,” ujar Elita, baru-baru ini.
Elita menyebutkan, perencanaan program yang matang dan penggunaan data yang akurat menjadi kunci utama untuk menekan angka SILPA. Dengan data yang valid, pemerintah daerah diyakini mampu mengeksekusi program tepat waktu dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat.
“Ketika data sudah valid, maka eksekusi program pun akan lebih tepat waktu dan sesuai kebutuhan,” katanya.
Politikus yang juga menjabat sebagai Ketua Komisi I DPRD Berau itu menyoroti salah satu dampak SILPA yang dirasakan langsung oleh masyarakat, khususnya di sektor pendidikan. Ia menilai, masih banyak program yang tidak terlaksana akibat anggaran yang tidak terserap secara maksimal.
“Misalnya untuk infrastruktur sekolah, beasiswa, atau program bantuan lainnya, harus segera direalisasikan. Jangan sampai anggarannya malah kembali karena tidak terserap,” jelasnya.
Ia pun mengingatkan Dinas Pendidikan (Disdik) Berau agar memanfaatkan anggaran dengan optimal dan memastikan bahwa program-program pendidikan dapat berjalan tepat sasaran. Elita menekankan pentingnya perhatian terhadap kesejahteraan guru dan murid sebagai bagian dari pemenuhan hak dasar masyarakat di bidang pendidikan. Ia berharap, penggunaan anggaran dapat lebih efektif demi mendukung peningkatan kualitas pendidikan di Kabupaten Berau.
“Seharusnya memperintah ini lebih memprioritaskan pendidikan karena mau begaimana pun pendidikan ini nomor satu,” tegasnya. (*/Adv).
Elita Herlina Minta SILPA Daerah Diminimalisasi, Soroti Program Pendidikan yang Tidak Terealisasi
