BERAU, HARAPANPOST.COM – Wakil Ketua Komisi I DPRD Kabupaten Berau, Abdul Waris, menegaskan bahwa kesejahteraan guru merupakan salah satu pilar utama dalam menciptakan pendidikan yang berkualitas dan berdaya saing di Bumi Batiwakkal. Penegasan ini disampaikannya sebagai bentuk perhatian terhadap berbagai tantangan pembangunan sektor pendidikan di daerah.
Menurut Waris, terdapat tiga aspek mendasar yang menjadi kunci kemajuan pendidikan, yakni infrastruktur, kesejahteraan guru, dan sistem pendidikan. Dari ketiga aspek tersebut, dua di antaranya menjadi tanggung jawab pemerintah daerah.
“Jadi kuncinya ada tiga, infrastruktur, guru, dan sistemnya. Kalau sistem seperti kurikulum dan pola belajar itu wewenang pusat. Sedangkan yang bisa dikelola daerah adalah kesejahteraan guru dan infrastruktur sekolah,” jelasnya.
Waris menilai, kesejahteraan guru tidak cukup hanya melalui pemberian insentif atau penyediaan fasilitas tempat tinggal. Lebih dari itu, ia menekankan pentingnya menciptakan suasana kerja yang nyaman dan kondisi ekonomi yang stabil bagi para pendidik.
“Kesejahteraan guru itu bagaimana mereka bisa mengajar dengan tenang, tidak terbebani persoalan ekonomi. Mereka datang ke sekolah fokus mendidik, bukan memikirkan kebutuhan hidup yang belum terpenuhi,” lanjutnya.
Ia juga menyampaikan harapannya kepada Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) Kabupaten Berau agar dapat menjadi mitra strategis dalam memperjuangkan hak-hak guru. Menurutnya, PGRI dapat menjadi jembatan komunikasi antara tenaga pendidik dan para pengambil kebijakan.
“Kita berharap lewat PGRI nanti kesejahteraan guru dapat terus ditingkatkan. Tidak akan ada pendidikan yang berhasil jika guru-gurunya belum sejahtera,” tegasnya.
Pada kesempatan itu, Waris turut mengucapkan selamat atas pelantikan Ketua PGRI Berau yang baru. Ia berharap, kepemimpinan yang baru dapat membawa semangat baru dan inovasi untuk kemajuan dunia pendidikan di Kabupaten Berau.
“Kebetulan saat ini Kepala Dinas Pendidikan juga merangkap sebagai Ketua PGRI Berau. Ini tentu bisa memperlancar koordinasi dan komunikasi dalam menyelesaikan berbagai persoalan pendidikan di daerah,” pungkasnya. (*/Adv).
