banner 1024x768
advBerauBeritaDPRD BerauPariwisataPariwisata,.,

Ketua Komisi II DPRD Berau Dukung Penambahan Atraksi Wisata dan Festival Budaya di Destinasi Wisata

×

Ketua Komisi II DPRD Berau Dukung Penambahan Atraksi Wisata dan Festival Budaya di Destinasi Wisata

Sebarkan artikel ini

BERAU, HARAPANPOST.COM – Ketua Komisi II DPRD Kabupaten Berau, Rudi P Mangunsong, mendorong Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Berau melalui Dinas Pariwisata untuk lebih giat menghadirkan atraksi wisata dan festival budaya di kawasan destinasi unggulan seperti kepulauan Derawan. Menurutnya, hal ini lebih efektif daripada sekadar memasang promosi visual seperti videotron di berbagai titik kota.

“Event-event di kawasan wisata jauh lebih berdampak. Cukup dengan satu acara musik, lalu kita unggah ke TikTok atau media sosial, sudah jadi promosi yang efektif tanpa harus mengeluarkan biaya miliaran rupiah untuk videotron,” ujarnya.

Ia menyebut, kegiatan seperti Maratua Musik yang kini digagas Dinas Pariwisata merupakan langkah tepat dan perlu dikembangkan lebih luas. Festival musik yang digelar langsung di kawasan wisata dinilai mampu menarik minat wisatawan sekaligus mempromosikan potensi daerah.

“Kalau perlu datangkan artis besar seperti Ari Lasso, Iwan Fals, atau bahkan Dewi Perssik. Kehadiran mereka saja sudah bisa mengangkat nama Maratua dan destinasi lainnya ke level nasional, bahkan internasional,” ucap Rudi.

Selain musik, menurutnya, atraksi lain seperti festival budaya, olahraga wisata, hingga event kuliner lokal juga bisa menjadi daya tarik tersendiri bagi wisatawan. Ia menekankan pentingnya sinergi antara Dinas Pariwisata dan pelaku UMKM untuk mendukung pertumbuhan ekonomi lokal melalui sektor pariwisata.

Terkait pendapatan asli daerah (PAD) dari sektor pariwisata, Rudi menyoroti pentingnya peningkatan kualitas fasilitas dan layanan publik agar retribusi yang dipungut dari masyarakat benar-benar sepadan.

“Kita jangan hanya menargetkan retribusi tinggi, tapi tidak ada upaya pemerintah untuk memperbaiki objek wisata. Jangan sampai pemerintah minta setoran, tapi fasilitasnya tidak ditingkatkan,” tegasnya.

Ia menambahkan, retribusi dan pajak daerah seharusnya tidak menjadi beban masyarakat, apalagi dalam kondisi ekonomi yang masih belum stabil. Yang terpenting, menurutnya, adalah bagaimana anggaran yang dikelola OPD benar-benar menghasilkan manfaat nyata bagi masyarakat.

“Ujungnya tetap harus kembali ke masyarakat. Bukan hanya angka di atas kertas, tapi dampak riil yang bisa dirasakan,” tutupnya. (Irfan/Rdk/Adv).

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *