BERAU, HARAPANPOST.COM – Memperingati Hari Pendidikan Nasional (Hardiknas) 2025, Anggota DPRD Kabupaten Berau, H.Thamrin, menegaskan pentingnya peningkatan kesejahteraan guru sebagai salah satu kunci utama dalam mewujudkan visi besar generasi emas Indonesia 2045.
Politisi PKS dari Dapil III ini menilai bahwa hingga hari ini masih banyak guru, khususnya di daerah yang belum mendapatkan upah yang layak. Padahal, kata Thamrin, beban dan tanggung jawab mereka sangat strategis dalam mencetak masa depan bangsa.
“Di momentum Hardiknas ini, harapan kita sederhana tapi mendasar: pemerintah harus lebih serius memperhatikan kesejahteraan guru. Karena guru yang sejahtera akan melahirkan generasi yang unggul. Tanpa itu, cita-cita generasi emas 2045 bisa jadi hanya angan-angan,” ujarnya.
Selain itu Thamrin juga mengapresiasi visi pemerintahan Bupati saat ini yang menempatkan pendidikan sebagai prioritas utama. Namun ia mengingatkan, komitmen itu perlu diturunkan ke level konkret, terutama dalam memberikan perhatian kepada para guru, pemerataan akses pendidikan untuk anak-anak di seluruh pelosok negeri Serta Sarana dan prasarana Bangunan yang menunjang.
“Pendidikan itu kunci untuk memutus rantai kemiskinan. Tapi jangan lupa, pintunya ada pada kesejahteraan guru. Pemerintah harus hadir dan benar-benar memperhatikan bagaimana anak-anak bangsa bisa menikmati pendidikan secara adil dan merata,” jelas anggota Komisi I DPRD Berau tersebut.
Ia juga menyoroti kondisi di beberapa wilayah Berau, khususnya Pesisir Berau, yang menurutnya masih rentan terhadap keterbatasan akses pendidikan. Karena itu, dirinya mendorong agar Sarana dan Prasarana bangunan sekolah bisa lebih dilengkapi dan lebih diperhatikan.
“Banyak anak yang terhalang untuk mengenyam pendidikan karena faktor ekonomi. Saya berharap pemerintah, bisa segera merealisasikan pembangunan lengkap dan merata, terutama di wilayah-wilayah yang rawan putus sekolah,” imbuhnya.
Baginya, tema Hardiknas 2025, “Partisipasi Semesta, Wujudkan Pendidikan Bermutu untuk Semua”, akan hanya menjadi slogan tanpa komitmen nyata dari seluruh pemangku kepentingan, termasuk pemerintah pusat dan daerah.
“Pendidikan bermutu itu tak lahir dari sistem yang timpang. Ia tumbuh dari keberpihakan—keberpihakan pada guru, pada anak-anak yang kurang mampu, dan pada masa depan bangsa itu sendiri,” tutupnya. (Adv).
