BERAU, HARAPANPOST.COM – Ketua Komisi I DPRD Berau, Elita Herlina, menyatakan dukungannya terhadap penghapusan sistem zonasi dalam Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) tahun pelajaran 2025.
Menurutnya, sistem ini sering kali membatasi pilihan siswa dalam menentukan sekolah yang sesuai dengan minat dan potensi mereka. Sebagai gantinya, ia menyatakan bahwa penerapan Seleksi Penerimaan Murid Baru (SPMB) yang dinilai lebih adil dan kompetitif.
“Jika saya pribadi setuju dengan penghapusan sistem zonasi ini karena kebijakan tersebut akan memberikan kesempatan bagi siswa untuk memilih sekolah favoritnya. Dengan begitu, mereka bisa mendapatkan pendidikan yang lebih sesuai dengan minat dan bakat mereka,” ujar Elita, Senin (24/03/2025).
Ia menilai bahwa sistem zonasi selama ini masih menimbulkan berbagai permasalahan, termasuk ketimpangan dalam kualitas pendidikan di sekolah-sekolah tertentu. Banyak siswa yang merasa dirugikan karena tidak bisa bersekolah di tempat yang mereka inginkan, meskipun memiliki prestasi yang baik.
“Beberapa sekolah memiliki fasilitas dan tenaga pengajar yang lebih unggul dibandingkan yang lain. Akibatnya, banyak siswa berusaha mencari celah untuk tetap bisa masuk ke sekolah favorit mereka, meskipun berada di luar zona yang ditentukan,” tambahnya.
Sebagai solusi, Elita mendorong agar sistem SPMB diterapkan dengan mekanisme yang lebih transparan dan berbasis kompetensi. Ia juga menekankan pentingnya pemerataan kualitas pendidikan agar semua sekolah memiliki standar yang baik, sehingga siswa tidak hanya berbondong-bondong ke sekolah tertentu.
“Selain mengganti sistem zonasi, pemerintah juga harus memastikan bahwa seluruh sekolah memiliki fasilitas dan tenaga pengajar yang memadai. Dengan begitu, kualitas pendidikan di Berau bisa merata dan setiap siswa memiliki kesempatan yang sama untuk mendapatkan pendidikan terbaik,” tandasnya.
Elita berharap kebijakan baru dalam PPDB 2025 ini dapat diterapkan dengan baik dan memberikan dampak positif bagi dunia pendidikan di Berau. Ia juga mengajak semua pihak, termasuk pemerintah daerah dan tenaga pendidik, untuk bersama-sama menciptakan sistem pendidikan yang lebih inklusif dan berkeadilan. (Irfan/Rdk).
