TANJUNG REDEB, HARAPANPOST – Jumlah kampung yang berstatus rawan pangan di Kabupaten Berau, Kalimantan Timur, meningkat tajam dari dua menjadi empat belas.
Kondisi ini menjadi perhatian serius Anggota DPRD Berau, Elita Herlina.
Menurut Elita, pangan adalah kebutuhan dasar manusia yang tidak hanya mencakup aspek psikologis, tetapi juga berdampak langsung pada kualitas sumber daya manusia (SDM) sebagai aset bangsa.
“Masalah pangan bukan sekadar tentang kebutuhan pokok, tapi bisa menjadi pemicu krisis pangan dan masalah gizi,” ujar Elita.
Kerawanan pangan, lanjut Elita, mengacu pada kondisi saat daerah, masyarakat, atau rumah tangga tidak mampu memenuhi kebutuhan pangan minimal dalam waktu tertentu, baik karena faktor ekonomi atau bencana.
“Kerawanan pangan bisa terjadi secara berkala akibat masalah ekonomi, atau mendadak akibat bencana alam maupun sosial,” tambahnya.
Elita menduga kenaikan jumlah kampung rawan pangan di Berau juga dipengaruhi oleh perubahan kriteria penilaian.
“Dulu mungkin tidak masuk kategori rawan pangan karena akses jalan yang menggunakan transportasi sungai. Tapi sekarang, infrastruktur jalan yang memadai menjadi faktor penting,” jelasnya.
Infrastruktur yang belum sepenuhnya merata menjadi salah satu penyebab kampung-kampung ini sulit mengakses bahan pangan.
Untuk mengatasi masalah ini, Elita menekankan pentingnya dukungan lintas sektor serta peningkatan peran Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait dalam menggali potensi setiap kampung agar kampung rawan pangan dapat beralih status.
“OPD perlu meningkatkan semangat masyarakat dan menggali potensi yang ada di tiap kampung agar masalah pangan bisa tertangani,” tutur politisi Partai Golkar ini.
Ia juga mendorong OPD untuk menjalin kerja sama lintas sektoral yang lebih aktif.
“Kami di DPRD siap mendukung, baik melalui kebijakan maupun alokasi anggaran yang diperlukan,” pungkas Elita. (Adv)
