HARAPANPOST, JAKARTA – Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Berau menggelar debat pertama pasangan calon (paslon) Bupati dan Wakil Bupati di Jakarta.
Debat ini menyoroti berbagai isu penting seperti pendidikan, pelayanan publik, keterbukaan informasi, dan pariwisata.
Dalam salah satu sesi, Paslon Nomor 1 mendapat pertanyaan dari moderator tentang langkah-langkah pemerataan akses pendidikan.
Fokusnya pada ketersediaan dan kesejahteraan guru, peningkatan budaya belajar, serta kemitraan strategis dengan pihak swasta dalam membangun pendidikan di Kabupaten Berau.
Menanggapi hal ini, Calon Wakil Bupati Nomor 1, Agus Wahyudi, menyampaikan bahwa akses pendidikan harus diperluas agar dapat dijangkau semua kalangan masyarakat, bukan sekadar pada infrastruktur semata.
“Berau masih memiliki warga miskin, maka dalam program kami ada biaya pendidikan gratis untuk SD hingga SMK, termasuk buku dan pakaian sekolah,” kata Agus.
Ia menambahkan bahwa banyak keluarga di pedesaan kesulitan menyediakan seragam sekolah sehingga anak-anak merasa minder untuk bersekolah.
“Melalui program kami, saat tahun ajaran baru nanti kami akan berikan seragam gratis, sehingga masyarakat dapat merasakan pemerataan pendidikan. Kami juga akan meningkatkan insentif guru, baik negeri maupun swasta, agar mereka semakin semangat mengajar,” jelasnya.
Agus juga menyinggung Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Berau yang mencapai Rp 6 triliun, di mana 20 persen atau Rp 1,2 triliun seharusnya dialokasikan untuk pendidikan, meski belum sepenuhnya tercapai.
“Kami akan memperjuangkan kesejahteraan guru, sehingga lulusan SMA termotivasi untuk menempuh pendidikan keguruan dan berkontribusi dalam mendidik anak-anak kita,” katanya.
Dalam isu keterbukaan informasi, pasangan Madri Pani–Agus Wahyudi (MP-AW) menyatakan bahwa masyarakat sudah semakin melek informasi berkat media sosial.
Namun, keterbukaan informasi tidak cukup hanya dengan membangun sistem, tetapi juga dengan memastikan informasi ini benar-benar bisa diakses publik.
“Contohnya kasus kenaikan tarif di Rumah Sakit Abdul Rivai yang mencapai 300 persen dan kurang tersosialisasikan ke masyarakat. Banyak warga datang tanpa persiapan biaya yang cukup. Hal-hal seperti ini perlu dibenahi,” ujar Agus.
Madri Pani menambahkan bahwa dalam program unggulannya, ia berkomitmen untuk memperluas jaminan kesehatan bagi masyarakat Berau. Dengan besarnya APBD, ia optimistis pemerintah daerah mampu menggratiskan jaminan kesehatan.
“Selain itu, kami juga menyediakan program BPJS Non-Upah bagi masyarakat petani dan nelayan agar mereka memiliki jaminan kesehatan,” tutupnya. (Adv)
