BERAU, HARAPANPOST.COM – Rencana besar Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan (DLHK) Kabupaten Berau untuk menjadikan wilayah ini bebas sampah pada 2030 mendapatkan sorotan positif dari DPRD Berau. Ketua Komisi II DPRD Berau, Rudi Pasarian Mangunsong menyampaikan apresiasinya atas inisiatif tersebut, terutama dalam hal kolaborasi antara pemerintah dan pihak swasta dalam pengelolaan sampah.
Rudi menilai, target Berau Bebas Sampah 2030 memang tidak mudah jika hanya dibebankan kepada tenaga teknis DLHK semata. Peran aktif seluruh lapisan masyarakat mutlak dibutuhkan.
“Jika memang bagus, saya akui bagus, namun saya ingatkan, komitmen harus terjalin, jangan sampai putus di tengah jalan,” tegasnya.
DLHK Berau diketahui mulai memperkuat pengelolaan sampah, terutama di kawasan wisata yang ramai dikunjungi. Kepala DLHK Berau, Mustakim Suharjana, mengatakan bahwa meningkatnya aktivitas wisatawan di sejumlah objek wisata turut meningkatkan potensi timbulan sampah. Karena itu, upaya menjaga kebersihan tidak hanya dilakukan secara teknis, tetapi juga dengan pendekatan sosial dan edukatif kepada masyarakat.
“Kami melihat perlu ada pendekatan yang lebih menyeluruh dalam menjaga kebersihannya,” terangnya.
Beberapa kawasan wisata yang menjadi perhatian antara lain Pulau Derawan, Pulau Maratua, hingga Labuan Cermin di Bidukbiduk. Lokasi-lokasi ini kerap menjadi magnet kunjungan, terutama di musim liburan.
DLHK mulai memetakan area rawan sampah, menempatkan tempat sampah terpilah, hingga menerjunkan tim patroli kebersihan secara berkala di tempat-tempat wisata alam seperti pantai dan air terjun.
Namun, Mustakim menyadari bahwa menyediakan fasilitas saja tidak cukup. Kesadaran kolektif masyarakat, menurutnya, menjadi kunci utama keberhasilan program kebersihan jangka panjang.
“Kami juga menggandeng komunitas lokal, kelompok sadar wisata (Pokdarwis), hingga organisasi kepemudaan untuk terlibat dalam kegiatan edukasi lingkungan,” katanya.
“Harapannya, warga sekitar dan pengunjung bisa memahami pentingnya tidak membuang sampah sembarangan,” sambungnya.
Upaya edukasi juga mulai menyasar sekolah-sekolah, dengan menggalakkan pembentukan bank sampah dan praktik pengelolaan limbah sederhana. Langkah ini dinilai penting untuk membentuk kesadaran sejak dini.
Selain kawasan wisata, DLHK Berau juga tengah mengembangkan sistem pengelolaan sampah berbasis kampung. Program ini mencakup pelatihan daur ulang, penyediaan fasilitas pengumpulan sampah, serta peningkatan kapasitas masyarakat dalam mengelola sampah rumah tangga.
“Dengan pengelolaan berbasis kampung, masyarakat bisa mulai mengelola sampah dari rumah. Ini juga bagian dari upaya mengurangi beban di TPA Bujangga yang selama ini menjadi tempat pembuangan akhir utama,” jelas Mustakim.
DLHK menekankan bahwa pengelolaan sampah tak hanya soal kebersihan, tetapi juga menyangkut potensi ekonomi yang bisa digerakkan dari sektor daur ulang. DLHK optimistis, dengan sinergi antarsektor dan keterlibatan aktif masyarakat, Berau dapat mewujudkan lingkungan yang bersih, sehat, dan berkelanjutan—khususnya di kawasan wisata yang menjadi wajah daerah di mata dunia.
“Kalau bisa didaur ulang, bisa bernilai tambah. Ini yang kami dorong agar pengelolaan sampah bisa menjadi bagian dari ekonomi sirkular,” tutupnya.
