BERAU, HARAPANPOST.COM – Program Sekolah Rakyat yang digagas untuk memberikan akses pendidikan bagi anak-anak dari keluarga prasejahtera masih tertahan di Kabupaten Berau. Hingga pertengahan 2025, proses penyiapan lahan sebagai prasyarat utama pembangunan belum juga rampung.
Padahal, dari empat daerah di Kalimantan Timur yang direncanakan menjadi lokasi Sekolah Rakyat, hanya Kota Samarinda yang sudah menyatakan siap untuk memulai kegiatan belajar-mengajar pada 2025.
Menanggapi hal tersebut, Ketua Komisi I DPRD Kabupaten Berau, Elita Herlina mendorong pemerintah daerah untuk segera menuntaskan berbagai persiapan, khususnya terkait pengadaan lahan dan kelengkapan administratif lainnya.
“DPRD tentu sangat mendukung program ini. Tapi kami juga ingin memastikan eksekutif serius dalam menyelesaikan tugasnya, terutama soal lahan. Ini kunci utama,” ujar Elita.
Sekolah Rakyat dirancang untuk menghadirkan pendidikan gratis dengan kurikulum fleksibel, menyasar anak-anak dari keluarga kurang mampu yang sebelumnya kesulitan mengakses pendidikan formal.
Elita menyebut, DPRD melalui Komisi I siap menjembatani koordinasi lintas sektor agar pembangunan Sekolah Rakyat di Berau bisa berjalan sesuai target waktu yang ditetapkan.
“Pendidikan adalah fondasi pembangunan. Jangan sampai Berau tertinggal dari daerah lain hanya karena proses administrasi yang lambat,” tegasnya.
Ia juga mengingatkan pentingnya kehati-hatian dalam proses penyiapan lahan agar tidak menimbulkan persoalan hukum di kemudian hari. Menutup pernyataannya dengan mengajak semua pihak, mulai dari OPD teknis hingga tokoh masyarakat, untuk turut mengawal proses realisasi program ini agar benar-benar memberi manfaat nyata bagi masyarakat Berau.
“Kami belajar dari pengalaman di Pulau Derawan, di mana ada kendala soal status lahan sekolah. Jangan sampai kasus serupa terulang dan mohon untuk OPD terkait persoalan ini segera ditangani,” tandasnya. (*/Adv).
