BERAU, HARAPANPOST.COM — Anggota Komisi I DPRD Berau, H Nurung menyoroti masih lemahnya implementasi program wajib belajar 12 tahun di sejumlah wilayah terpencil di Kabupaten Berau. Padahal, program tersebut merupakan amanah nasional untuk memastikan seluruh warga negara Indonesia mendapatkan akses pendidikan dasar dan menengah yang merata.
Ia menyampaikan keprihatinannya atas masih ditemukannya anak-anak yang putus sekolah, terutama di daerah-daerah pedalaman dan kampung-kampung terpencil seperti Long Laai dan Long Beliu.
“Banyak anak di wilayah pedalaman yang putus sekolah. Ini ironis, padahal program wajib 12 tahun belajar. Kalau memang putus sekolah harus diketahui penyebabnya apa. Pemerintah harus hadir untuk menjamin hak pendidikan mereka,” ujarnya, Selasa (24/06/2025).
Ia menekankan bahwa pelaksanaan program pendidikan tidak boleh hanya terfokus pada alokasi anggaran di atas kertas, tetapi harus menyentuh langsung persoalan yang terjadi di lapangan, seperti keterbatasan sarana prasarana, keterjangkauan sekolah, hingga faktor ekonomi keluarga.
“Kita jangan hanya bicara serapan anggaran. Tapi juga harus tahu apa sebab anak-anak itu bisa putus sekolah. Apakah karena biaya,” tegasnya.
H. Nurung juga mendorong Dinas Pendidikan dan OPD terkait untuk memetakan penyebab utama anak putus sekolah dan mencarikan skema sosial lainnya agar para pelajar tidak putus sekolah.
Menurutnya, masih banyak anggaran yang bisa dimaksimalkan untuk mencegah putus sekolah, asalkan ada komitmen kuat dari pihak pelaksana di lapangan.
“Kalau alasannya biaya dan transportasi, bisa dicari skema lain. Yang penting jangan sampai ada anak Berau yang tidak bisa sekolah hanya karena keadaan,” tuturnya.
Ia berharap tidak ada lagi kasus anak putus sekolah dan pemerintah darah dapat menjamin pelajar di Kabupaten Berau. “Entah itu, melalui beasiswa, bantuan tunai dan sebagainya,” pungkasnya. (Irfan/Rdk/Adv).
