SAMARINDA, HARAPANPOST.COM – Kabupaten Berau kembali menunjukkan kinerja positif dalam tata kelola keuangan daerah. Untuk ke-12 kalinya, dan kedelapan kali secara berturut-turut sejak 2017, Berau berhasil meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2024.
Penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) dilakukan secara resmi oleh Kepala BPK RI Perwakilan Kalimantan Timur, Mochammad Suharyanto, kepada Bupati Berau Sri Juniarsih Mas dan Ketua DPRD Berau Dedy Okto Nooryanto. Prosesi berlangsung di Auditorium Nusantara, Gedung BPK RI Perwakilan Kaltim, Samarinda, Jumat (23/5/2025).
“Laporan disampaikan tepat waktu, dan kami mengapresiasi sinergi pemerintah daerah. Namun tetap ada sejumlah catatan yang perlu ditindaklanjuti,” ujar Suharyanto dalam sambutannya.
Sebagai informasi, penyerahan LHP ini dilakukan serentak kepada kepala daerah dan DPRD dari seluruh kabupaten/kota di Kalimantan Timur.
Bupati Berau Sri Juniarsih Mas menegaskan, raihan opini WTP ini merupakan hasil dari kerja kolektif seluruh aparatur pemerintah daerah.
“Ini adalah buah dari kerja keras, kerja cerdas, dan kerja ikhlas seluruh perangkat daerah. Saya memberikan apresiasi setinggi-tingginya kepada semua pihak yang telah menunjukkan integritas, sinergi, dan profesionalisme,” ucapnya.
Menurut Sri Juniarsih, opini WTP akan menjadi tolok ukur untuk terus memperbaiki sistem pengelolaan anggaran daerah. Ia menegaskan komitmen pemerintah dalam menindaklanjuti seluruh rekomendasi BPK.
“Capaian ini bukan akhir, melainkan menjadi tolok ukur untuk terus memperbaiki diri. Kami tidak boleh lengah. Rekomendasi dari BPK akan segera ditindaklanjuti sebagai wujud komitmen kami terhadap tata kelola yang bersih dan berorientasi pelayanan publik,” tegasnya.
Senada dengan itu, Wakil Bupati Gamalis menilai capaian ini sekaligus menjadi tantangan Pemerintah Kabupaten Berau kedepannya. Ia juga menambahkan serta menegaskan kepada jajarannya untuk semakin meningkat kinerja untuk mempertahankan capaian ini.
“selain itu, kita juga tidak boleh terlena. Penguatan pengawasan dan pembinaan akan terus dilakukan agar tata kelola semakin baik,” ungkapnya.
Di tempat itu Ketua DPRD Berau Dedy Okto Nooryanto yang hadir dalam penyerahan WTP itu juga menegaskan komitmen legislatif untuk terus mengawal akuntabilitas anggaran.
“DPRD akan terus mendukung dan memastikan bahwa rekomendasi dari BPK ditindaklanjuti secara serius oleh seluruh OPD,” tegas Dedy. (Adv).
