TANJUNG REDEB, HARAPANPOST.COM – Anggota DPRD Ratna Kalalembang menyoroti berbagai permasalahan dalam pelayanan kesehatan, terutama terkait peserta BPJS Kesehatan.
Ratna mengungkapkan bahwa banyak masyarakat mengeluhkan kasus penyakit yang tidak ditanggung BPJS ketika dirujuk, sementara fasilitas di puskesmas masih belum memadai untuk menangani pasien dengan optimal.
Ratna mempertanyakan kesiapan Dinas Kesehatan (Dinkes) dalam memastikan bahwa setiap puskesmas memiliki sarana dan prasarana yang lengkap, termasuk obat-obatan dan tenaga kesehatan yang memadai.
“Jangan sampai pasien yang dirujuk dari rumah sakit justru tidak mendapat penanganan dan tidak ada solusi. Ini harus menjadi perhatian serius,” tegasnya.
Menurutnya, persoalan BPJS Kesehatan sudah sempat dibahas sebelumnya, dan seharusnya ada langkah konkret untuk memastikan bahwa sistem ini berjalan dengan baik. Hal ini juga sejalan dengan visi misi gubernur terpilih yang menargetkan tahun 2025 sebagai tahun Indonesia Sehat.
Ratna mendesak Dinkes untuk segera melakukan evaluasi menyeluruh agar pelayanan kesehatan di tingkat puskesmas lebih maksimal dan tidak menyulitkan masyarakat yang bergantung pada BPJS Kesehatan.
“Jika kita ingin mewujudkan Indonesia Sehat 2025, maka layanan dasar seperti puskesmas harus lebih siap dan tidak boleh ada lagi keluhan dari masyarakat terkait ketersediaan obat, alat kesehatan, maupun tenaga medis,” tambahnya.
Ia berharap pemerintah daerah segera mengambil tindakan nyata untuk meningkatkan kualitas layanan kesehatan, terutama bagi peserta BPJS, agar masyarakat mendapatkan hak mereka dalam akses layanan kesehatan yang lebih baik. (Nur/Adv)
