HARAPANPOST.COM – Presiden Prabowo Subianto mengungkapkan adanya oknum di birokrasi pemerintahan yang menentang kebijakan penghematan anggaran yang ia canangkan.
Menurutnya, beberapa pejabat merasa kebal hukum dan bertindak layaknya “raja kecil” dalam sistem pemerintahan.
Hal itu disampaikan Prabowo dalam pidatonya saat membuka Kongres XVII Muslimat Nahdlatul Ulama (NU) di Jatim Expo, Surabaya, Senin (10/2/2025).
Prabowo menegaskan bahwa kebijakan efisiensi anggaran dilakukan untuk menghilangkan pengeluaran yang tidak perlu, termasuk anggaran yang berpotensi disalahgunakan.
“Saya ingin pengeluaran yang tidak perlu, pengeluaran mubazir, yang hanya alasan untuk nyolong, dihentikan dan dibersihkan. Ada yang melawan saya, ada. Dalam birokrasi, mereka merasa kebal hukum, merasa sudah menjadi raja kecil,” ujar Prabowo.
Presiden menegaskan bahwa hasil penghematan anggaran akan dialokasikan untuk program-program prioritas, salah satunya program makan bergizi gratis bagi anak-anak Indonesia.
Selain itu, anggaran juga akan difokuskan untuk perbaikan infrastruktur sekolah yang masih banyak mengalami kerusakan.
Prabowo mengungkapkan bahwa saat ini Indonesia memiliki 330.000 sekolah, namun anggaran yang tersedia hanya cukup untuk memperbaiki 20.000 sekolah per tahun.
“Berapa tahun kita mau selesaikan 330.000 sekolah? Karena itu perjalanan dinas luar negeri dikurangi,” tegasnya.
Untuk mengoptimalkan anggaran, Prabowo menegaskan bahwa perjalanan dinas ke luar negeri bagi pejabat negara harus dikurangi secara drastis.
Ia bahkan menyebut bahwa selama lima tahun ke depan, perjalanan luar negeri yang tidak berkaitan langsung dengan kepentingan negara harus dihentikan.
“Kau boleh melawan Prabowo, tapi nanti kau lawan emak-emak itu semua. Bandel, ndablek, nggak usah ke luar negeri, lima tahun nggak usah ke luar negeri kalau perlu,” katanya.
Kebijakan penghematan ini telah tertuang dalam Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan APBN dan APBD 2025.
Dalam aturan tersebut, pemerintah menargetkan total penghematan anggaran sebesar Rp306,69 triliun, dengan rincian Rp256,1 triliun dari belanja kementerian/lembaga (K/L) dan Rp50,59 triliun dari dana transfer ke daerah.
Prabowo menegaskan bahwa langkah efisiensi ini bertujuan untuk memastikan anggaran negara benar-benar digunakan untuk kesejahteraan rakyat, bukan untuk kepentingan segelintir pejabat yang ingin mengambil keuntungan dari sistem. (*)
