TANJUNG REDEB, HARAPANPOST.COM – Anggota DPRD Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim) periode 2024-2029, Husin Djufri, dari Partai Persatuan Pembangunan (PPP) memulai resesnya pada masa sidang I Tahun 2024 di Daerah Pemilihan (Dapil) VI yang meliputi Bontang, Kutai Timur, dan Berau. Reses tersebut diselenggarakan di kediamannya yang terletak Jalan Pulau Panjang, Kecamatan Tanjung Redeb, Kabupaten Berau. Pada pukul 09.00 WITA dan pukul 20.00 WITA, Rabu (15/01/2025) lalu.
Dalam kesempatan tersebut, Husin mengucapkan terimakasih kepada atas antisias masyarakat yang rela meluangkan waktunya untuk hadir dan menyampaikan aspirasi mereka. Husin juga menegaskan akan komitmennya untuk mengawal penganggaran berbagai usulan hingga dapat terealisasi.
“Pada kesempatan ini kami sampaikan saya anggota DPRD provinsi Kaltim yang tujuannya untuk mengadakan reses untuk mendengar aspirasi masyarakat, jadi bapak dan ibu yang ada disini kalau ada aspirasinya bisa disampaikan disini lalu kita bawa ke provinsi jadi,” ujar Husin.
Husin juga mengungkapkan rasa terimakasihnya kepada masyarakat yang telah memilih hingga dapat terpilih menjadi anggota DPRD Kaltim yang mewakili Kabupaten Berau. Serta berharap dapat meningkatkan pembangunan infrastruktur dan ekonomi yang berkelanjutan di Kabupaten Berau.
“Saya juga menyampaikan terimakasih atas dukungannya dalam pemilihan kemarin dan alhamdulillah berkat dukungan bapak dan ibu semua saya terpilih menjadi anggota DPRD Provinsi Kalimantan Timur dan mudah-mudahan kita bisa membawa anggaran yang banyak ke Kabupaten Berau,” ungkapnya.
Salah satu warga bernama Hariyati, dari Jalan Manunggal Gang Ubi, mengeluhkan masalah BPJS Kesehatan yang dianggap rumit serta penggunaannya terbatas hanya beberapa penyakit tertentu yang bisa ditangani oleh BPJS Kesehatan.
“Ternyata penggunaannya tidak semudah dulu pak karena saya sendiri mengalami pak,” ucap Hariyati.
Lebih lanjut, pendaftaran BPJS Kesehatan di Rumah Sakit sering menumpuk, membuat pelayanan dan pembuatan dianggap lamban oleh masyarakat.
Mendengar itu, Husin menyampaikan bahwa BPJS merupakan kewenangan pusat bukan Daerah. Namun, ia akan memasukkan keluhan tersebut ke dalam agendanya.
“Untuk BPJS itu kewenangannya pusat, kecuali rumah sakitnya yang gak mampu atau pelayanannya kurang. Tapi saya akan usahakan,” jawabnya.
Ia juga menyoroti masalah BPJS di Kabupaten Berau yang tidak seperti daerah lain yang terkendala. Juga Rumah sakit baru yang dibangun oleh Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Berau dapat diharapkan mampu dalam melayani masyarakat kedepannya.
“Setahu saya di Tarakan, di sekitar daerah Jawa Mudah-mudah semua, atau kita ini aja yang masih belum sempurna. Kita harapannya Rumah sakit yang sekarang dibangun itu akan semua membaik kedepannya,” bebernya.
Selain itu, masalah infrastruktur seperti jalan, gang-gang, drainase, jalan usaha tani dan lain-lain. Masih menjadi keluhan, karena menghambat aktivitas mereka. Warga meminta Husin untuk menyampaikan hal tersebut ke Provinsi Kalimantan Timur agar segera ditangani.
Mendengar semua keluhan warga tersebut dirinya akan mencoba memasukkan semua aspirasi yang ada kedalam rancangan anggaran perubahan di Provinsi mendatang, karena baginya dengan anggaran provinsi yang ada saat ini yaitu sebanyak 25 Triliun, pastinya tidak terlalu susah untuk menuju tahap realisasinya.
“Nanti bersama teman-teman Perwakilan Berau di DPRD Kaltim, kita akan coba mengusulkan untuk menambahkan anggaran yang dikhususkan untuk Kabupaten Berau. Bila perlu kita akan gabungkan anggaran daerah di sini dengan aggaran yang ada di Provinsi nantinya.
Sebagai Politikus Partai Persatuan Pembangunan yang berasal dari Kabupaten Berau, dirinya tidak akan melepaskan tanggung jawabnya guna mensejahterakan rakyat nya di Kabupaten Berau, meskipun dirinya tidak berkantor di Kabupaten Berau.
“Saya minta masyarakat untuk bersabar terlebih dahulu selagi saya memperjuangkan seluruh aspirasi yang tertampung. karena semua itu ada tahapannya dantidak semudah membalikkan telapak tangan semata,” Terangnya. (Irfan/Rdk)
