BERAU, HARAPANPOST.COM – Angka inflasi di Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim) dan Kabupaten Berau menjadi yang tertinggi se-Kaltim.
Berdasarkan data yang himpun oleh Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Kaltim pada bulan Desember 2024 mencatat inflasi 1,47 persen. Persentase yang dilaporkan pada Sabtu, 4 Januari 2025.
Secara rinci, inflasi Kota Samarinda 1,50 persen, Penajam Paser Utara 1,25 persen, dan terendah terjadi di Kota Balikpapan sebesar 1,11 persen.
Sementara itu, Badan Pusat Statis (BPS) Kabupaten Berau mencatat 2,69 persen inflasi di Desember tahun 2024 yang dilaporkan pada Jumat, 3 Januari 2025.
Komoditas yang dominan memberikan andil atau sumbangan inflasi year on year (y-on-y) pada Desember 2024, antara lain beras, emas perhiasan, Sigaret Kretek Mesin (SKM), sembako dan lain sebagainya.
Kian meningkatnya angka inflasi ini pencarian solusi untuk mengatasi masalah ini menjadi hal yang penting untuk dilakukan pada momentum ini.
Menanggapi hal tersebut, Dosen Kepala Program Studi (Kaprodi) Ekonomi Pembangunan Fakultas Ekonomi dan Bisnis (FEB), Universitas Muhammadiyah Berau (UMB), Dr. Lisa Puspitasari, S.E., M.Si, turut memberikan tanggapannya terkait tinggi angka inflasi ini.
Menurutnya boleh saja terjadi inflasi namun, harus diambang batas normal sehingga tidak membebankan masyarakat yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi daerah.
“Untuk inflasi memang lumayan tinggi di daerah kita (Berau), tetapi tidak boleh melebihi batas normal yang di tetapkan oleh pemerintah, karena akan mengganggu kesejahteraan kemudian dapat berdampak pada pertumbuhan ekonomi daerah,” ujarnya kepada wartawan Harapanpost.com, Rabu (08/01/2025).
Ia juga menuturkan bahwa tinggi inflasi dikarenakan banyaknya jumlah uang yang beredar di tengah masyarakat.
“Karena disatu sisi masyarakat Kab Berau sebagian bekerja di perusahaan pertambangan yang mana upahnya tinggi., hal ini meningkatkan jumlah uang beredar menjadi banyak, maka otomatis akan meningkatkan yang namanya inflasi, ini ketika Jumlah uang beredar banyak , maka suku bunga di harpkan ikut naik agar masyarakat tertarik untuk saving, hal itu salah satu upaya untuk menekan atau mengendalikan inflasi,” tegasnya.
Ia juga memberikan saran solusi untuk menekan tinggi angka inflasi, diantaranya sebagai berikut :
- sektor perusahaan merekrut tenaga kerja lokal sehingga mengurangi angka pengangguran untuk tetap menjaga kestabilan kegiatan ekonomi.
- Memberikan akses permodalan atau pinjaman lunak kepada Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM). Agar masyarakat dapat membentuk usaha-usaha secara mandiri dan mengembangkan usaha mereka serta merekrut tenaga kerja lokal.
- Masyarakat harus mengurangi daya beli.
masyarakat juga harus berperan dalam mengurangi konsumsi atau daya beli karena ketika banyaknya jumlah uang beredar maka otomatis akan meningkatkan yang namanya inflasi nah ini diharapkan ketika terjadi inflasi suku bunga pasti akan meningkat nah berarti masyarakat itu harus berhemat. - Mengadakan pasar murah, masyarakat tetap bisa menikmati konsumsi barang-barang seperti sembako dengan harga yang murah walau masa inflasi yang tinggi.
Aspek kelima adalah pelaku. Dalam hal ini, pemerintah memiliki peran yang besar. Peran tersebut dipegang oleh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dan stakeholder terkait
“Mungkin pemerintah bisa membuat kebijakan yang berpihak terhadap rakyat untuk menekan inflasi,” harapnya.
Dari penuturan Lisa Puspitasari, pemerintah memiliki peran penting untuk memberikan informasi serta berkolaborasi dengan pihak-pihak terkait dalam pengendalian inflasi.
“Pemerintah juga bisa melakukan musyawarah melibatkan pengamat ekonomi, bidang hukum atau pihak akademisi mencari cara untuk mengatasi inflasi ini,” imbuhnya.
Lisa menambahkan, masyarakat pada pekerjaan sektor informal menjadi kelompok rentan akan dampak inflasi. Kelompok ini umumnya memiliki pendapatan yang tidak menentu. Mereka akan mulai terdampak bila pendapatannya tidak mampu memenuhi kebutuhan hidup saat inflasi terjadi.
Ia berharap kedepannya agar perusahaan dan pemerintah lebih memperhatikan kesejahteraan serta meningkatkan standar kelayakan hidup masyarakat dengan cara memberikan lapangan pekerjaan, yang memaksimalkan serapan tenaga kerja lokal.
“Harapannya banyak merekrut tenaga lokal di Kabupaten Berau berarti paling tidak ada beberapa persen terserap ke dalam perusahaan untuk mengurangi yang angka kemiskinan,” pungkasnya. (Irfan/Rdk)
