TANJUNG REDEB, HARAPANPOST.COM – Puluhan massa yang mengatasnamakan diri sebagai Aliansi Peduli Pemilu Demokrasi menggelar aksi unjuk rasa di depan Kantor KPU Kabupaten Berau, Jalan H. Isa I, pada Senin (2/12/2024) pukul 09.00 WITA. Aksi tersebut mendapat pengamanan ketat dari aparat gabungan TNI-Polri.
Para pengunjuk rasa menuntut evaluasi terhadap kinerja KPU Berau, yang dinilai tidak maksimal dalam mengawal pelaksanaan Pilkada tahun ini. Salah satu isu utama yang disorot adalah pendistribusian formulir undangan memilih (Formulir C6), yang dianggap bermasalah.
“Banyak masyarakat tidak menerima undangan C6, meskipun petugas Panitia Pemutakhiran Data Pemilih (PPDP) berasal dari warga setempat,” ujar Didi, warga Kecamatan Batu-batu yang turut serta dalam aksi tersebut.
Akibatnya, sebagian besar masyarakat kehilangan kesempatan untuk memilih karena tidak mendapat undangan pencoblosan ke TPS.
Selain itu, proses pendistribusian yang tidak optimal juga disebut memicu tingginya angka golongan putih (golput).
Didi juga menyoroti transparansi proses pleno hasil pemilu dan meminta agar seluruh tahapan berjalan terbuka. Ia menegaskan pentingnya menginvestigasi setiap keluhan terkait distribusi formulir dan potensi kecurangan.
“Jangan dengan mudah menerima hasil pemilu tanpa memastikan bahwa seluruh proses berjalan baik dan benar,” tegasnya.
Ia juga menilai bahwa keberatan dari pasangan calon (paslon) yang merasa dirugikan adalah bagian wajar dari proses demokrasi, asalkan diselesaikan melalui jalur hukum yang berlaku.
Menanggapi hal tersebut, Ketua KPU Berau, Budi Harianto, menganggap tuntutan masyarakat sebagai hal yang wajar. Ia menyatakan bahwa pihaknya tengah fokus menyelesaikan rekapitulasi suara di tingkat kecamatan, yang dijadwalkan selesai pada 3 Desember 2024.
“Proses rekap baru selesai di tingkat kecamatan, dan rekapitulasi di tingkat kabupaten akan dilakukan besok,” jelasnya.
Budi juga menjelaskan bahwa masalah distribusi Formulir C6 terjadi karena adanya perbedaan alamat domisili dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) dengan kondisi aktual di lapangan. Hal ini menyulitkan petugas dalam membagikan undangan ke pemilih.
“Kami sudah memerintahkan PPS untuk menyampaikan pemberitahuan. Namun, banyak pemilih yang tidak ditemukan karena alamatnya tidak sesuai,” ungkapnya.
Budi berharap evaluasi menyeluruh terhadap sistem distribusi undangan dan proses pemilu dapat dilakukan untuk mencegah masalah serupa di masa mendatang.
(Irfan/Rdk)
