HARAPANPOST.COM, TANJUNG REDEB – Ketua Fraksi Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura) DPRD Kabupaten Berau, Suriansyah, menyatakan komitmennya bersama anggota DPRD lainnya untuk mengawal secara ketat penggunaan Dana Bagi Hasil Dana Reboisasi (DBH-DR) pada Tahun Anggaran (TA) 2024.
Langkah ini diambil agar anggaran tersebut tidak kembali menyisakan Sisa Lebih Penggunaan Anggaran (SiLPA) seperti yang terjadi pada tahun sebelumnya.
“Kami meminta pengawasan difokuskan pada Organisasi Perangkat Daerah (OPD) penerima, terutama Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUPR) yang mengelola alokasi terbesar, yaitu Rp 46,9 miliar pada 2023,” ujar Suriansyah saat diwawancarai pada Jumat (01/11/2024).
“Kami akan memantau penggunaan dana ini dengan intensif, karena tidak semua OPD menerima anggaran tersebut. Hanya beberapa OPD tertentu, termasuk DPUPR, yang menjadi pengelola utama,” tuturnya.
DPRD berharap agar DPUPR dan OPD penerima DBH-DR lainnya mampu mengoptimalkan pengelolaan anggaran untuk program-program pembangunan yang memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
Suriansyah juga menegaskan pentingnya penggunaan setiap rupiah dengan perencanaan yang matang dan menyasar kebutuhan publik.
“Setiap program harus menjamin kualitas dan manfaatnya bagi masyarakat. Ini penting agar dana yang tersedia tidak berakhir menjadi SiLPA, karena hal tersebut bisa merugikan daerah dengan menurunkan kepercayaan pemerintah pusat terhadap kemampuan pengelolaan anggaran kita,” tambahnya.
Di akhir pernyataannya, Suriansyah mengimbau seluruh OPD untuk memperhatikan kualitas pelaksanaan program agar anggaran tidak hanya tepat sasaran, tetapi juga optimal dalam pemanfaatannya.
“Mari kita maksimalkan potensi anggaran ini demi pembangunan yang merata dan berkelanjutan di Berau,” pungkas Suriansyah. (adv)
