TANJUNG REDEB, HARAPANPOST – Kabupaten Berau terus menghadapi ancaman pencurian ikan oleh nelayan dari luar wilayah.
Untuk menanggulangi praktik ilegal fishing ini, Anggota DPRD Berau, Ahmad Rifai, mengimbau Dinas Perikanan (Diskan) Berau agar lebih kreatif dan kolaboratif dalam menangani masalah ini.
Rifai mengusulkan agar Diskan melibatkan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) dalam pengawasan perairan.
Langkah ini, menurutnya, bisa menjadi solusi di tengah keterbatasan pengawasan laut, yang sejatinya merupakan kewenangan pemerintah provinsi.
“Kerjasama dengan LSM sangat diperlukan untuk mencegah kerusakan lingkungan lebih lanjut akibat ilegal fishing. Apalagi, dengan keterbatasan personel pengawasan yang kita miliki saat ini,” ujar Rifai kepada media.
Rifai menyarankan agar Diskan bekerja sama dengan LSM Maratua Peduli Penyu (MALIPE), yang selama ini fokus pada pelestarian habitat penyu di sejumlah pulau kecil, termasuk Pulau Belambangan di Kecamatan Maratua.
MALIPE, menurutnya, telah berkontribusi dalam mengungkap praktik ilegal fishing di wilayah Berau.
“Organisasi ini sebelumnya pernah melaporkan aktivitas ilegal fishing kepada Dinas Perikanan. Dengan pengalaman itu, MALIPE layak diberdayakan dan didukung untuk melindungi perairan kita,” lanjutnya.
Selain menanti bantuan dari pemerintah provinsi, Rifai berharap Sumber Daya Manusia (SDM) lokal dapat diberdayakan secara optimal.
Tak hanya Polairud Polres Berau, pemerintah daerah juga memerlukan dukungan dari LSM dalam menjaga laut Berau.
“Kita butuh sinergi antara Pemkab Berau, Pemprov Kaltim, aparat penegak hukum, dan pihak terkait seperti MALIPE yang memiliki komitmen untuk menjaga kelestarian perairan laut kita,” pungkas Rifai. (Adv)
