TANJUNG REDEB, HARAPANPOST.COM – Pemukiman padat penduduk terutama di pinggir Sungai Kelay mendapat perhatian khusus dari ketua DPRD Kabupaten Berau, Dedy Okto Nooryanto agar ada solusi tepat dari Dinas terkait Pemerintah Daerah (Pemda).
Untuk meminimalisir terjadinya peristiwa tidak diinginkan pada daerah padat penduduk secara khusus terutama pinggiran Sungai Kelay tepatnya sepanjang Jalan Pangeran Diguna – Milono.
Dedy Okto mengatakan agar pemerintah daerah dinas terkait turut andil serius dalam melakukan sosialisasi penataan ruang dan keselamatan penduduk Berau.
“Memang Dinas Perkim harus menata. Untuk menata bagaimana rumah-rumah di pinggir sungai itu bisa layak huni bagi masyarakat,” ujarnya, Senin (21/10/2024).
Dedet sapaan akrabnya menjelaskan karena pemukiman masyarakat yang bertempat tinggal di sepanjang pinggir sungai Kelay dan Segah itu merupakan daerah jalur hijau.
“Tapi sebenarnya itukan jalur hijau. Jalur hijau ini sebenarnya saya pikir, pemerintah harus gerak cepat memikirkan solusi dan sosialisasi terus kepada warga bertempat tinggal di situ,” katanya.
Ia pun akui memang sebenarnya mayoritas banyak warga yang tinggal di pinggir Sungai.
“Dan seharusnya Dinas pemukiman lakukan kegiatan sosialisasi tata kota tentang bagaimana hidup berdampingan sungai ini kotor,” bebernya.
Politisi dari partai Nasional Demokrat (NasDem) periode 2024-2029 itu berharap ingin Pemda mampu mengalokasikan anggaran khusus untuk pembebasan tempat tinggal bagi masyarakat yang bermukim di pinggiran Sungai.
“Untuk mereka dapat tempat tinggal yang lebih layak mungkin dipindahkan dari lahan yang sudah disiapkan pemerintah daerah rumah lebih baik,” harapnya.
Sebagai contoh menurutnya pemerintah daerah harus membuatkan perumahan bagi warga yang berasal tempat tinggal di pinggir sungai lebih representatif.
“Dengan cicilan lebih murah atau rumah subsidi buat masyarakat yang di sana. Tentunya yang sesuai ganti ruginya,” imbuhnya.
Kendati demikian jika masyarakat di pinggir sungai tidak ingin pindah, Okto berharap pemerintah lakukan langkah kongkret dalam penataan maksimal tata kota.
“Dinas perkim harus turun menata rumah yang layak yang mau dibangun seperti ini. Pembuangan kotorannya jangan ke sungai. Tapi dibuatkan penampungan yang betul-betul keselamatan dan kenyamanan antar masyarakat,” pungkasnya.(Irfan/Rdk/Adv)
