banner 1024x768
advBerauBeritaDPRD BerauEkonomiPolitikpolitik

Sri Kumalasari Minta Transparansi dalam Pengelolaan Lapak UMKM di CFD

×

Sri Kumalasari Minta Transparansi dalam Pengelolaan Lapak UMKM di CFD

Sebarkan artikel ini

TANJUNG REDEB, Harapanpost.com – Sri Kumalasari, anggota DPRD Kabupaten Berau dari Fraksi Golkar, menyampaikan pendapatnya terkait pengalihan pengelolaan 128 lapak UMKM di Car Free Day (CFD) yang berlokasi di Jalan Ahmad Yani kepada Kelompok Sadar Wisata (Pokdarwis) Barintak Kelurahan Bugis. Ia menegaskan bahwa transparansi dalam pengelolaan harus menjadi prioritas utama untuk menghindari masalah di kalangan pelaku UMKM.

“Kami mendukung keterlibatan Pokdarwis dalam mengelola lapak UMKM di CFD. Namun, saya berharap pengelolaannya dilakukan secara terbuka, khususnya terkait iuran dan peraturan yang diterapkan kepada para pedagang,” kata Sri.

Ia juga menyoroti adanya rumor mengenai kemungkinan kenaikan biaya sewa lapak dari Rp 10 ribu menjadi Rp 15 ribu per minggu. Menurutnya, hal tersebut perlu dikaji secara mendalam agar adil bagi pelaku UMKM, mengingat iuran tersebut digunakan untuk biaya operasional, seperti kebersihan.

“Kenaikan iuran ini menjadi perhatian, terutama bagi pelaku UMKM yang masih berjuang memulihkan kondisi ekonomi pasca-pandemi. Jika memang ada kenaikan, saya harap ada penjelasan yang jelas mengenai alokasi dana tersebut,” tambahnya.

Sri juga meminta agar Pemerintah Daerah, khususnya Kelurahan Bugis dan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata (Disbudpar), memberikan kepastian terkait nasib para pelaku UMKM di CFD. Hingga saat ini, banyak pedagang yang belum mendapatkan kejelasan mengenai izin berdagang untuk pekan berikutnya.

“Pokdarwis memiliki peran penting dalam menjaga kelangsungan UMKM di CFD. Oleh karena itu, kebijakan yang diterapkan harus mengutamakan kepentingan bersama, termasuk dalam menjaga kebersihan dan ketertiban di lokasi,” ujarnya.

Ia juga berharap agar pedagang yang sudah lama berkontribusi di CFD tetap diberi kesempatan untuk berdagang, mengingat peran penting UMKM dalam menggerakkan ekonomi lokal.

“Semua pihak perlu duduk bersama untuk menemukan solusi yang adil bagi semua. Jangan sampai ada pihak yang merasa dirugikan, karena UMKM adalah tulang punggung perekonomian lokal,” tutupnya.

(Irfan/Adv)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *